STRATEGI IMPLEMENTASI DI INDONESIA

STRATEGI IMPLEMENTASI DI INDONESIA
Kekuatan Demokrasi
SETELAH kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada 1998, “sistem demokrasi” dilihat sebagai satu-satunya harapan yang dapat membawa bangsa ini menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, setelah lebih dari satu dekade masa transisi, yang tumbuh di kalangan masyarakat adalah pandangan pesimistis atau skeptis terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi lebih dilihat sebagai “masalah” ketimbang “solusi”, “ekses” ketimbang “pencerahan”, “disorder” ketimbang “order”.
Demokrasi malah diasosiasikan dengan aneka bentuk kekerasan massal, kekacauan publik, demonstrasi anarkistis, tindak kejahatan, ketiadaan hukum, matinya etika, runtuhnya tabu dan ketakpedulian sosial yang akut. Demokrasi dijadikan raison d`etre bagi orang atau kelompok tertentu untuk memaksakan kehendak, melampiaskan hasrat, mengutamakan ego, merayakan ekspresi bebas, perilaku menyimpang, dan perbuatan amoral. Demokrasi, ironisnya, justru menjadi “kendaraan” menuju “anarkisme”.
Akan tetapi, menolak demokrasi bukanlah sebuah ajakan bijak pula. Karena sejauh ini tak ada pilihan ideologis lain yang lebih menjanjikan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membangun “optimisme” secara nasional tentang kekuatan demokrasi dalam membangun masyarakat sejahtera. Bagaimana menafsir ulang demokrasi sebagai kekuatan “pengubah”, “progresif”, “dinamis”, dan “transformatif”, sehingga ketimbang dianggap sebagai “duri” di dalam tubuh bangsa, ia semestinya dilihat sebagai “energi perubahan” ke arah yang lebih baik.
MEMANG, proses demokratisasi pada kenyataannya telah meninggalkan berbagai “dosa” kolektif, yang malah mengancam integrasi bangsa. Pertama, ketakmampuan merumuskan batas-batas “kebebasan” dan “kedaulatan” (sovereignty) dalam kerangka demokrasi. Di dalam rezim Orde Baru, negara tampil terlalu “kuat” (strong state), sementara masyarakat terlalu “lemah” (weak society). Akan tetapi, di dalam era reformasi, terjadi pembalikan relasi kedaulatan, di mana negara terlalu lemah, sementara masyarakat terlalu kuat, sehingga “kebebasan” tak mampu “dikelola” dengan efektif oleh negara melalui regulasi. (Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States, 1988).

Tujuan Demokrasi
Demokrasi hanyalah cara, alat, bukan tujuan. Demokrasi bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan penca- paian kesejahteraan rakyat.
Cara mencapai tujuan menuntut cara demokratis. Demokrasi adalah kata benda sekaligus kata kerja. Tujuan dan cara memperoleh hasil perlu dilakukan secara demokratis. Cara berdemokrasi (politik) merupakan pergulatan pemikiran, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang.
Demokrasi sebagai nilai-nilai universal, Demokrasi sebagai mekanisme dan prosedur, dan demokrasi sebagai tujuan (kesejahteraan, kebebasan/kebersamaan, keadilan). Karena demokrasi tidak hanya sebagai alat tetapi juga sebagai tujuan maka negara tidak boleh kembali kepada kepemimpinan otoriter apabila demokrasi tidak bisa menyejahterakan masyarakat. Maka tiga komponen di atas harus diterapkan dalam satu negara yang menerapkan sistem demokrasi.
Dinamika Demokrasi

Ketika kita kembali pada konteks kehidupan kita sebagai mahasiswa yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik keluarga, teman, masyarakat, maupun negara, kita secara sadar maupun tak sadar dihadapkan pada konsep kebebasan dan demokrasi ini. Seringkali kita mengatasnamakan kebebasan, demokrasi, dan bahkan penindasan (opresi) tanpa memperhitungkan kelangsungan hidup aspek demokrasi dan kekebasan tersebut. Perlu kita sadari bahwa unsur demokrasi dan kebebasan tersebut hanya akan dapat terus hidup apabila ditemani dengan hadirnya suatu sistem peraturan yang jelas dan tegas. Tanpa hadirnya sistem peraturan tersebut sebagai backbone, demokrasi dan kebebasan yang akan eksis hanyalah pseudo demokrasi dan pseudo kebebasan (pseudo = semu) yang mengakibatkan kekacauan (chaos). Apabila seorang narapidana dihadapkan pada suatu pilihan antara kebebasan yang seluas – luasnya tanpa adanya peraturan dan kebebasan yang dibatasi dengan adanya peraturan yang akan menjamin keteraturan (order), yang mana yang akan mereka pilih? Kebebasan yang seluas – luasnya yang namun pada akhirnya mendatangkan kekacauan (chaos), ataukah kebebasan yang terikat dan terbatas yang pada akhirnya mendatangkan keteraturan (order)? Pada mulanya, tentunya lumrah – lumrah saja apabila seorang narapidana akan memilih kebebasan yang seluas – luasnya. ‘Lah wong udah dikurung sekian lama kok masih mikir pengen dikekang? Kebebasan ada di depan mata ‘rek!! Peduli amat sama peraturan. ‘Seng penting bebas. Namun ketika kehidupannya berlanjut, “kebebasan”nya mulai bersinggungan dengan kebebasan masyarakat disekitarnya, dan terjadi kekacauan (chaos) karena tidak adanya hukum dan perangkatnya yang mengatur dan menjamin dinamika kehidupan kebebasan tersebut, pertanyaan tersebut akan kembali muncul. Analogi ini tentunya mirip dengan konteks yang dialami Indonesia apabila ditempatkan pada posisi si narapidana bukan? Jadi, apabila kita dihadapkan pada pilihan antara deklarasi demokrasi dan kebebasan dengan jaminan kebebasan yang ditandai dengan keteraturan, bagaimanakah sekarang kita akan berpikir dan memilih?

jika mengkopi camtumkan blog ini http://www.on-haris.tk

Silahkan komentar..

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

duaribuan

untuk bulutangkis Indonesia

alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Haris eXpress

ilmu yang banyak tak akan berguna jika tidak di manfaatkan

dunia gradien

Just another WordPress.com weblog

Catatan Hidup

Aku berjalan dan kutuliskan jejak ini

"Sekedar Info"

Berbagi Informasi untuk Indonesia